Dewan Komisaris

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memonitor dan mengawasi kinerja Direksi, memberikan nasihat atau saran dan memastikan bahwa Direksi telah menjalakan tugasnya untuk kepetingan Stakeholders. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab memberikan laporan kepada RUPS serta memberikan rekomendasi Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta nominasi auditor eksternal perusahaan.

ATURAN PENGELOLAAN INTERNAL DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan Board Manual PT SIER, Dewan Komisaris memiliki code of conduct sebagai berikut:

  1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
  2. Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
  3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 tahun sebelum pencalonan pernah: a) dinyatakan pailit, b) menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit, c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  4. Orang perorangan tidak boleh dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris apabila: a) ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, b) merupakan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, c) merupakan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
  5. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan PT SIER dan/atau pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan PT SIER dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
  6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
  7. Ketentuan tentang masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir demi kepentingan dan tujuan PT SIER.
  8. Selain itu jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir; mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena alasan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.
  9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada PT SIER dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  10. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
  11. Apabila karena sebab apapun juga jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut.
  12. Selama jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris.

PENGUMUMAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMILIKI SUARA PENENTU
Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki suara penentu. Segala mekanisme pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan atau anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS
Mekanisme penentuan remunerasi Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan dengan mempertimbangankan hasil kajian dari perusahaan, sedangkan penetapan nilai remunerasi Dewan komisaris ditetapkan dalam RUPS Tahunan Laporan Audited.

Kajian dalam penetapan Remunerasi mempertimbangkan aspek:

  1. Penetapan penghasilan berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan tingkat keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang revelan
  2. Penetapan penghasilan berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang revelan.
  3. Faktor-faktor lain yang dimaksud adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum bagi perusahaan sejenis.

PENGUMUMAN HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan khusus dengan anggota Direksi dan atau hubungan lain yang dilarang sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan SK Bersama Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI, Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Walikota Surabaya selaku Pemegang Saham Nomor : KEP-169/MBU/2009, 415.4/3973/436.3.1/2009, 800/13483/021/2009 tanggal 20 Agustus 2009, Berita Acara RUPS PT SIER No. 25 Tanggal 20 Januari 2015; Berita Acara RUPS PT SIER Tanggal 23 Desember 2016; Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SIER Nomor:RIS-66/D3.MBU/2011,No:539/11509/021/2011, Nomor:539/3634/436.1/2011, serta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SIER Nomor: 539/3942/021/2013, Nomor:RIS-28/D3.MBU/2013, Nomor: 539/1237/436.2.1/2013, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT SIER sebagai berikut

  1. Hadi Prasetyo (Komisaris Utama)
  2. Abdul Hadi (Komisaris)
  3. Didik Prasetiyono (Komisaris)

Dari keseluruhan susunan Dewan Komisaris tersebut, saat ini tidak ada Komisaris Independen, tetapi setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga independensi Dewan Komisaris sesuai dengan kentuan dan atau anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KOMITE DEWAN KOMISARIS
Komite Audit
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari ketua dan anggota. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Sedangkan anggota Komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar PT SIER. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.
Anggota Komite Audit dengan sendirinya akan berakhir apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris PT SIER paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit diberikan hak berupa honorarium ataupun tunjangan yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bertindak secara independen serta mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Komite Audit bertugas untuk :

  1. Membantu Dewan Komisaris memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
  2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
  3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
  4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
  5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya

Komite Pemantau Manajemen Risiko
Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari ketua dan anggota. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan anggota Dewan Komisaris, sedangkan anggota Komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar PT SIER. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dilaporkan kepada RUPS.
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan sendirinya akan berakhir apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris PT SIER paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Manajemen Risiko diberikan hak berupa honorarium ataupun tunjangan yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Komite Pemantau Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Nomor : 05/DK/IV/2012 tanggal 3 April 2012, Komite Pemantau Manajemen Risiko bertugas untuk:

  1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, khususnya terkait dengan kepatuhan organisasi terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
  2. Mengamati apakah perusahaan telah mengantisipasi suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap organisasi.
  3. Mendorong perusahaan dalam melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko dan perumusan profil risiko perusahaan.
  4. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai kualitas kebijakan manajemen risiko.
  5. Membantu Dewan Komisaris menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.
  6. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>