Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang atas bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan PT SIER yang sesuai dengan maksud dan tujuan PT SIER serta mewakili PT SIER baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar PT SIER dan Keputusan RUPS.

ATURAN PENGELOLAAN INTERNAL DIREKSI
Berdasarkan Board Manual PT SIER, Direksi memiliki code of conduct sebagai berikut:

  1. Susunan, persyaratan, nominasi, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
  2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 tahun sebelum pencalonan pernah: a) dinyatakan pailit, b) menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit, c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  3. Orang perorangan tidak boleh dicalonkan menjadi anggota Direksi apabila: a) ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, b) merupakan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, c) merupakan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
  4. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan PT SIER dan/atau pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan PT SIER dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta berusia tidak lebih dari 58 tahun ketika akan menjabat;
  5. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
  6. Ketentuan tentang masa jabatan anggota Direksi tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir demi kepentingan dan tujuan PT SIER.
  7. Selain itu jabatan anggota Direksi berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir; mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena alasan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.
  8. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian PT SIER atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi PT SIER
  9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  10. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
  11. Apabila karena sebab apapun juga jabatan anggota Direksi lowong maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut.
  12. Selama jabatan anggota Direksi lowong, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

KONTRAK KINERJA
Kontrak Kinerja merupakan indikator keberhasilan kunci (key performance indicator) yang disusun berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham (Share Holder Aspiration). Kontrak Kinerja Direksi pada tahun 2017 mengacu pada Surat Menteri BUMN Nomor: S-513/MBU/08/2016 pada tanggal 30 Agustus 2016 dan disepakati oleh Pemegang Saham pada RUPS RKAP 2017 pada tanggal 20 Januari 2017. Adapun Kontrak Kinerja Direksi Tahun 2017 meliputi aspek dan kriteria sebagai berikut

kpi

PENGUMUMAN DIREKSI YANG MEMILIKI SUARA PENENTU
Tidak ada anggota Direksi yang memiliki suara penentu. Segala mekanisme pengambilan keputusan oleh Direksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

REMUNERASI DIREKSI
Mekanisme penentuan remunerasi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sedangkan penetapan nilai remunerasi Direksi ditetapkan dalam RUPS Tahunan Laporan Audited.
Kajian dalam penetapan Remunerasi mempertimbangkan aspek:

  1. Penetapan penghasilan berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan tingkat keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang revelan
  2. Penetapan penghasilan berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang revelan.
  3. Faktor-faktor lain yang dimaksud adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum bagi perusahaan sejenis.

SUSUNAN DIREKSI
Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 2 Agustus 2017 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, SH. Notaris di Surabaya yang mengesahkan Keputusan Bersama, Menteri BUMN, Gubernur Jawa Timur, dan Walikota Surabaya selaku Pemegang Saham PT Surabaya Industrial Estate Rungkut tanggal 16 Juli 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi serta Keputusan Dewan Komisaris PT SIER Nomor: Kep-04/DK/VII/2017, maka susunan keanggotaan Direksi sebagai berikut:

  1. Fattah Hidayat (Plt. Direktur Utama)
  2. Agus Hendardi (Direktur)

SATUAN PENGAWASAN INTERN
Dalam membantu Direksi untuk melakukan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan Komite Audit Dewan Komisaris, Direksi membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI). SPI bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal peruashaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Adapun tugas SPI adalah:

  1. Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan,
  2. Memeriksa dan menilai efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>